Majalahceo.id l Medan – Ancaman PHK terhadap 55.000 buruh terutama disebabkan oleh masalah struktural sektor industri, khususnya krisis lonjakan biaya gas industri dan hambatan perizinan.
Menanggapi situasi kritis ini, Aliansi Masyarakat Peduli Buruh Indonesia (AMPIBI) meminta Satgas Mitigasi PHK menyelamatkan sektor manufaktur dan meminta Dirut Pertamina untuk mencari solusi penyesuaian harga gas agar tetap kompetitif dan pabrik tidak tutup.
“Ancaman PHK Terhadap 55 ribu Buruh Bentuk Kegagalan Pemerintah Dalam Mengatasi KRISIS EKONOMI,” ungkap Johan Merdeka di dampingi Izhar Daulay, Awaluddin Pane, Rahmadsyah, Pingki, Minggu (28/6/2026)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kabar yang disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, membuat banyak kalangan waswas. Di hadapan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Andi Gani mengungkap adanya potensi 55.000 buruh kehilangan pekerjaan dalam waktu maksimal 10 hari ke depan. Ia menyebut situasi tersebut sebagai kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Ancaman itu berasal dari rencana penutupan dua pabrik di Bekasi, Jawa Barat, yang selama ini menjadi tempat bekerja ribuan anggota KSPSI. Salah satunya merupakan perusahaan produsen keramik yang mengalami tekanan berat akibat melonjaknya biaya energi. Kondisi ini dikhawatirkan memicu gelombang pengakhiran hubungan kerja yang lebih besar dan berdampak pada kehidupan puluhan ribu keluarga pekerja.
Tak hanya industri keramik, sektor tekstil juga disebut menghadapi tantangan serupa. Kenaikan biaya gas industri membuat beban produksi semakin berat sehingga mengancam keberlangsungan usaha. Andi Gani menegaskan bahwa hampir seluruh industri yang bergantung pada gas alam kini berada dalam posisi sulit. Jika tidak ada langkah cepat untuk menekan biaya energi, kekhawatiran terhadap bertambahnya jumlah pekerja yang terdampak diperkirakan akan semakin besar.
Aliansi Masyarakat Peduli Buruh Indonesia ( AMPIBI ) yang mana di Pengurusannya ada Johan Merdeka, Rahmat, Izhar Daulay, Pingki dan Awaluddin Pane sejak Januari 2026 sampai Juni 2026 dalam 6 ( enam ) bulan PHK di Sumatera Utara sudah cukup banyak.
Awaluddin Pane menjelaskan kepada Media Online “untuk kasus PKWT habis Kontrak nya dan Perusahan PHK karena Efesiensi sudah lebih 5 ( Lima ) ratus.”
Johan Merdeka disela sela kesibukannya masih peduli dengan Pekerja Buruh dan memberikan tanggapan sama dengan Awaluddin Pane
“Benar kata Bang Awaluddin Pane PHK untuk di Sumatera Utara ini begitu cukup banyak, Bahkan yang sangat miris lagi gaji guru honorer masih di bawah Upah Minimun Propinsi,” katanya.
AMPIBI akan selalu membuat gebrakan dengan Aksi-aksi Jalanan jika Pemerintah tidak memperhatikan nasib Anak Bangsa khususnya Pekerja Buruh dan Guru honorer.
Akar Permasalahan Utama Harga Gas Mahal:
Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) yang didapat industri (seperti keramik) sangat terbatas, memaksa mereka membeli LNG regasifikasi yang harganya melonjak hingga USD 20,5 per MMBTU.
Krisis Bahan Baku: Adanya masalah pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang turut menekan aktivitas produksi dan mengancam ratusan ribu pekerja lainnya.
