DPN Geruduk Dinas Pendidikan Kota Medan Soroti Nasib Guru dan Korupsi

Majalahceo.id l Medan – Kritik terhadap nasib guru dan maraknya korupsi di dunia pendidikan menelanjangi ironi sistemik.

Saat guru dibiarkan berjuang dengan upah di bawah garis kelayakan, dana pendidikan justru kerap menjadi bancakan oknum.

Kondisi ini menciptakan lingkaran setan yang merusak moral, kualitas pengajaran, dan masa depan generasi muda.

Dewan Peduli Negeri melakukan Aksi Demo di Depan Kantor Dinas Pendidikan Kota Medan.

DPN menyoroti realitas nasib guru dan korupsi di dunia pendidikan di Kota Medan

1. Ironi Nasib Guru: Tulang Punggung Tanpa KepastianKesejahteraan yang Terabaikan:

Mayoritas guru non-ASN (honorer) masih hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian ekonomi.

Data menunjukkan sebagian besar berpenghasilan jauh di bawah standar kelayakan, dengan gaji bulanan yang seringkali terlambat.

Beban Administrasi vs Dedikasi: Guru kerap dituntut untuk mengejar administrasi dan kurikulum yang berubah-ubah. Padahal, untuk fokus mendidik, batin mereka harus tenang dari kecemasan memikirkan kebutuhan dapur.

Masalah Birokrasi PPPK: Skema pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sering diwarnai masalah formasi dan penundaan penerbitan Surat Keputusan (SK).

Ini membuktikan bahwa negara masih lambat dalam menghargai profesi pahlawan tanpa tanda jasa.

2. Gurita Korupsi Pendidikan: Dari BOS hingga PengadaanPenyimpangan Dana Operasional: Korupsi di lingkungan sekolah paling sering terjadi pada penyalahgunaan dan rekayasa laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Hal ini memicu rusaknya sarana prasarana sekolah dan terhambatnya fasilitas belajar siswa.

Korupsi Anggaran dan Proyek: Pada tataran yang lebih luas, korupsi mencakup pengadaan barang atau infrastruktur (seperti kasus pengadaan komputer/chromebook) yang merugikan negara hingga triliunan rupiah dan merampas hak siswa atas fasilitas pendidikan yang layak.

Korupsi Akademik: Mulai dari jual-beli kursi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), suap kenaikan pangkat, hingga nepotisme dalam jabatan struktural di kampus.

3. Dampak Sistemik dan Solusi yang DiperlukanKorupsi dan minimnya apresiasi terhadap guru saling berkaitan dalam melahirkan krisis pendidikan.

Jika anggaran dikorupsi, fasilitas sekolah rusak. Jika guru tidak digaji dengan layak, mereka kehilangan fokus dan motivasi untuk mengajar.

Akibatnya, mentalitas korupsi ini berisiko dicontoh oleh siswa, mengingat sekolah seharusnya menjadi benteng integritas.

Pendemo tampak membakar ban karena tak satupun pejabat di dinas pendidikan yang mau menerima Massa Aksi Dewan Peduli Negeri.