Majalahceo.id l Medan — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengecam keras dugaan tindakan kekerasan terhadap massa aksi GM-FKPPI di kawasan Capital Building Medan pada 11 September 2026.
Aksi tersebut disebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan kontrol sosial masyarakat terhadap sejumlah persoalan yang menjadi perhatian publik. Namun, penyampaian aspirasi itu justru diwarnai dugaan penyerangan oleh sejumlah orang tidak dikenal (OTK) terhadap peserta aksi.
Sekretaris DPD Pemuda Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Nico Septian Butar Butar, menyatakan bahwa tindakan kekerasan terhadap massa yang sedang menyampaikan pendapat secara damai tidak dapat dibenarkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
> “Kami mengutuk keras segala bentuk kekerasan terhadap massa aksi. Penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati dan dilindungi. Jangan sampai perbedaan kepentingan dibalas dengan tindakan kekerasan.”
Nico juga menyoroti dugaan adanya personil kepolisian di sekitar lokasi ketika insiden tersebut terjadi. Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapatkan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai pola pengamanan aksi.
> “Kami mempertanyakan, ketika dugaan pemukulan terjadi dan terdapat aparat kepolisian di sekitar lokasi, mengapa tindakan tersebut bisa terjadi? Kami meminta pihak kepolisian memberikan penjelasan secara transparan mengenai apa yang terjadi di lapangan.”
DPD Pemuda Demokrasi Indonesia Sumatera Utara mendorong kepolisian untuk mengusut secara objektif dan menyeluruh dugaan penyerangan tersebut, termasuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat serta memastikan rekaman CCTV dan bukti lainnya diperiksa.
Menurut Nico, penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa melihat siapa pihak yang terlibat.
> “Kami tidak sedang membela kekerasan dari pihak mana pun. Kami membela prinsip bahwa setiap warga negara yang menyampaikan aspirasi harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika ada pelanggaran, siapa pun pelakunya harus diproses sesuai hukum.”
DPD Pemuda Demokrasi Indonesia Sumatera Utara juga meminta agar persoalan tersebut tidak berhenti pada penanganan pelaku di lapangan apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya keterlibatan pihak lain. GM-FKPPI sendiri telah mendesak aparat mengusut dugaan penyerangan hingga kemungkinan adanya pihak yang menggerakkan aksi tersebut.
“Kami ingin hukum benar-benar hadir untuk melindungi masyarakat. Jangan sampai rakyat yang menyampaikan aspirasi justru merasa tidak aman ketika berada di ruang publik. Demokrasi harus dijaga, dan kekerasan terhadap massa aksi tidak boleh dianggap sebagai hal biasa,” tegas Nico.
SIKAP DPD PEMUDA DEMOKRASI INDONESIA SUMATERA UTARA
1. Mengutuk dugaan tindakan kekerasan terhadap massa aksi GM-FKPPI.
2. Mendesak kepolisian mengusut dugaan penyerangan secara transparan.
3. Meminta penjelasan mengenai pengamanan aparat saat insiden berlangsung.
4. Mendorong pemeriksaan CCTV dan bukti-bukti lain di lokasi.
5. Meminta seluruh pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai hukum.
“SUARA RAKYAT HARUS DILINDUNGI, BUKAN DIBUNGKAM DENGAN KEKERASAN”.
