Majalahceo.Id | Medan – Mencermati fenomena Banjir Sumatera Nopember 2025 bukanlah tanpa narasi.
Data Korban Banjir-Longsor di Sumut: 127 Meninggal dan 104 Hilang.
“Dari sini juga kelihatan ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menangani keadaan bencana dengan secepatnya. Seperti jalur evakuasi, dapur umum dan traumatic centre, sistem alarm bencana, dan lain lain,” ungkap Kiki Ketua harian Persatuan Buruh Sumut Peduli Sunatera Utara, Kiki
Lanjut Kiki mengatakan bahwa maka dari itu Prabu Sumut Peduli minta pemerintah harus melibatkan semua komponen yang ada untuk bersama turut serta menangani bencana kali ini demi kemanusiaan.
“Juga fenomenal penjarahan yang terjadi di Tapteng merupakan suatu langkah mundur dari penanganan bencana sendri dengan menambah keadaan bencana sosial susulan setelah bencana alam, Khusus di Sumatera Utara sendiri, Prabu Sumut Peduli meminta pemerintah menghentikan Ijin penebangan walau demi industri kebun, tambang dan lain sebagainya, hentikan pengembang pinggiran sungai, lestarikan daerah hutan penyangga,” katanya.
Kiki juga mengatakan bahwa alam akan adil memberikan keseimbangannya pada manusia. Sebagai contoh satu diantara ruang terbuka penyangga Kota Medan yaitu Sibolangit.
“Layaknya pemerintah sudah dapat menertibkan dan memperketat segala bentuk pembangunan baik wisata ataupun vila vila yang saat ini begitu pesat menjadi daerah yang menjadi sasaran investasi para pengusaha maupun perorangan. Kondisi pastinya akan mengancam hutan terbuka hijau dimana berperan menjadi penyangga penting Kota Medan.,” ujarnya.
Dalam kererangan Persnya Kiki juga mengatakan bahwa Prabu Sumut Peduli juga akan mendesak Kapolri yang bekerjasama dengan pihak terkait lainnya untuk membentuk Tim Investigasi Independen yang nantinya akan memberikan laporan terkait penyebab potensi bencana yang telah terjadi kali ini.
Rahmadysyah juga menyoroti persoalan banjir di Kota Medan.
Banjir besar yang merendam hampir seluruh wilayah Kota Medan dalam beberapa hari terakhir menjadi bukti telanjang bahwa penanganan banjir di kota ini masih jauh dari kata tuntas.
Rahmadsyah menegaskan bahwa kejadian ini bukan lagi sekadar bencana alam, tetapi kegagalan sistemik dalam manajemen infrastruktur dan respons pemerintah kota.
“Kondisi di lapangan menunjukkan lemahnya kehadiran Pemko Medan pada saat warga berada dalam situasi tersulit. Banyak masyarakat yang mengeluhkan minimnya bantuan darurat, posko yang terbatas, hingga lambatnya respon instansi terkait meski banjir kali ini menyebabkan kerusakan signifikan dan mengganggu aktivitas ekonomi warga, ” katanya
Rahmad mengatakan, ketika hampir seluruh kota terendam, warga butuh pemimpin yang terlihat dan bekerja di lapangan, bukan hanya pernyataan di meja rapat.
“Realitanya, masyarakat merasa berjalan sendiri menghadapi musibah ini,” tegasnya
Ia juga menyoroti bahwa sejumlah proyek pengendalian banjir bernilai miliaran rupiah yang dibangun dalam beberapa tahun terakhir ternyata tak mampu mengurangi dampak banjir. Drainase baru tersumbat, kolam retensi tak berfungsi optimal, dan pekerjaan infrastruktur yang dinilai hanya sebatas formalitas tanpa kajian matang.
“Ini bukan lagi soal teknis, tapi soal tata kelola. Jika proyek dibangun tanpa perhitungan, tanpa pengawasan, dan tanpa strategi jangka panjang, maka hasilnya ya begini. Kota tetap banjir, uang rakyat habis, warga yang menjadi korban,” ujarnya.
Rahmad menilai bahwa Pemko Medan perlu segera melakukan koreksi besar-besaran. Ia mendesak agar pemerintah kota berhenti bekerja secara reaktif dan mulai membangun sistem penanganan banjir yang benar-benar modern, terencana, dan berbasis data.
Ia menekankan lima langkah mendesak yang harus dilakukan Pemko Medan, hadir langsung di titik-titik banjir, memastikan kebutuhan warga terpenuhi cepat dan tepat. Menata ulang drainase kota secara menyeluruh, bukan sekadar proyek tambal sulam.Menguatkan koordinasi antarinstansi, agar penanganan darurat tidak berlarut-larut. Membangun sistem manajemen banjir berbasis data, lengkap dengan early warning system dan pemetaan kawasan rawan. Melibatkan masyarakat, baik dalam edukasi kebencanaan maupun pengawasan infrastruktur.
“Banjir kali ini harus menjadi alarm keras bagi Pemko Medan. Pemerintah tidak boleh hanya hadir saat peresmian proyek, tetapi justru saat warga membutuhkan pertolongan paling mendesak,” tegasnya.
Rahmad juga meminta pemerintah kota untuk lebih transparan dan serius dalam memperbaiki tata kelola penanganan banjir. “Warga Medan sudah cukup sabar. Kini saatnya pemerintah menunjukkan kerja nyata, bukan sekadar janji,” pungkasnya
