Majalahceo.id l Medan – Harga tiket masuk Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026 sebesar Rp35.000 pada hari biasa dan Rp75.000 saat akhir pekan terus menuai sorotan. Setelah mendapat kritik dari Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, kini Ketua Forum Pemerhati Aparatur Negara (FPAN), Reza Nasution, mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan PRSU.
Menurut Reza, PRSU sejak awal dikenal sebagai pesta rakyat yang seharusnya dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, bukan justru menjadi beban bagi keluarga yang ingin berkunjung.
“PRSU adalah pesta rakyat. Kalau harga tiket terlalu mahal, masyarakat kecil akan berpikir dua kali untuk datang. Pemprov Sumut harus segera mengevaluasi kebijakan ini agar tujuan PRSU sebagai ajang promosi pembangunan, budaya, UMKM, dan pariwisata benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Reza.
Ia menilai tingginya harga tiket berpotensi menurunkan jumlah pengunjung sehingga berdampak terhadap pelaku UMKM, peserta pameran, hingga promosi potensi kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
Reza meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak hanya mengejar keuntungan dari penjualan tiket, tetapi mengutamakan fungsi PRSU sebagai sarana edukasi, hiburan, dan promosi daerah yang dapat diakses seluruh masyarakat.
Sebelumnya, Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, , juga meminta penyelenggara PRSU meninjau kembali harga tiket yang dinilai masih terlalu tinggi. Menurutnya, tarif Rp35.000 pada hari biasa dan Rp75.000 saat akhir pekan berpotensi mengurangi minat masyarakat untuk datang sehingga target kunjungan dan tujuan PRSU sebagai etalase pembangunan Sumatera Utara tidak tercapai secara maksimal.
Hendra menegaskan PRSU merupakan pesta rakyat yang bertujuan memperkenalkan pembangunan, sektor industri, UMKM, kebudayaan, dan pariwisata Sumatera Utara. Karena itu, akses masyarakat, termasuk melalui harga tiket yang terjangkau, harus menjadi perhatian utama penyelenggara.
FPAN berharap Pemprov Sumut segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan harga tiket agar PRSU benar-benar kembali menjadi pesta rakyat yang terbuka dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
Awak media mencoba masuk melakukan peliputan ke lokasi PRSU, namun dilarang masuk dengan alasan tak masuk dalam list wartawan.
“Tak bisa masuk sembarangan, harus ada nama abang di List Wartawan yang ada sama Humas,” kata petugas sambil menghalangi wartawan.
Awak media juga ingin mengetahui APAR (Alat Pemadam Kebakaran), Jalur Evakuasi dan Tempat Medis terkait Keselamatan Kesehatan, Kerja (K3) bagi pekerja dan pengunjung.
