Ketimpangan ini memicu kemarahan kolektif, kritik terbuka, hingga aksi protes dari Rahmadsyah Aliansi Wartawan Sumatera Utara.
“Alokasi dana negara seharusnya difokuskan pada sektor esensial seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan., Penggunaan fasilitas negara wajib dibatasi secara ketat demi kepentingan pelayanan publik yang akuntabel,” ungkapnya, Sabtu (22/8/2016).
Sebelumnya, Sekretariat DPRD Kota Medan memberikan klarifikasi terkait keberadaan tiga kendaraan saat insiden pohon tumbang terjadi di kediaman Ketua DPRD Kota Medan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Klarifikasi tersebut disampaikan Plt Sekretaris DPRD Kota Medan, Erisda Hutasoit, menyusul perhatian masyarakat terhadap keberadaan tiga kendaraan di lokasi kejadian.
Erisda menegaskan, keberadaan tiga kendaraan tersebut tidak berarti seluruhnya merupakan kendaraan dinas jabatan yang melekat pada Ketua DPRD Kota Medan.
Menurutnya, masing-masing kendaraan memiliki status dan fungsi berbeda sesuai peruntukannya.
“Satu unit merupakan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang penggunaannya melekat pada jabatan Ketua DPRD. Kendaraan tersebut merupakan fasilitas yang diberikan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan,” jelas Erisda.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
