MAJALAH CEO | SUKABUMI, Persoalan infrastruktur yang membutuhkan penanganan serta sarana penunjang pertanian menjadi perhatian dalam kegiatan reses ketiga Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKB, Hamzah Gurnita, di Kecamatan Warungkiara, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Yayasan Al Muajirin, Warungkiara, tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan di lingkungan mereka. Sejumlah persoalan yang disoroti berkaitan dengan kondisi infrastruktur yang dinilai memerlukan perbaikan dan dukungan fasilitas untuk menunjang kegiatan pertanian.
Hamzah Gurnita menyampaikan bahwa reses merupakan bagian penting dari tugas anggota legislatif untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Berbagai masukan yang diterima akan menjadi bahan untuk diperjuangkan melalui pembahasan program pembangunan dan penganggaran sesuai mekanisme yang berlaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, pembangunan di wilayah pedesaan perlu disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Infrastruktur yang layak tidak hanya menunjang mobilitas warga, tetapi juga berperan dalam memperlancar aktivitas ekonomi, termasuk sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang kehidupan masyarakat.
“Pembangunan di setiap desa perlu kita dorong sesuai kebutuhan masyarakat. Sebagai anggota DPRD, kami berupaya memberikan kontribusi dengan memperjuangkan aspirasi yang menjadi prioritas warga,” ujar Hamzah.
Sebagai Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah menilai setiap usulan masyarakat perlu ditindaklanjuti secara terarah dengan mempertimbangkan kewenangan pemerintah daerah, skala prioritas, serta kemampuan anggaran yang tersedia.
Ia juga menegaskan bahwa persoalan infrastruktur dan kebutuhan sektor pertanian saling berkaitan. Ketersediaan jalan dan fasilitas pendukung yang memadai dapat membantu kelancaran aktivitas warga sekaligus mendorong produktivitas masyarakat di kawasan perdesaan.
Hamzah berharap aspirasi yang disampaikan dalam reses tidak berhenti sebagai catatan semata, tetapi dapat menjadi bahan perjuangan dalam mendorong kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Menurutnya, keberadaan wakil rakyat harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, berbagai masukan dari warga Warungkiara akan menjadi perhatian untuk diperjuangkan sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku di DPRD Kabupaten Sukabumi.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat semakin terbuka sehingga kebutuhan pembangunan di tingkat desa dapat terakomodasi secara bertahap, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.***
Komentar