MAJALAHCEO | Bandar Lampung – Muncul dugaan praktik Pungutan Liar (Pungli) terhadap para kepala sekolah se-Kota Bandar Lampung yang diduga dilakukan oleh sejumlah oknum pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Berbagai laporan dari kalangan pendidik menyebutkan para kepala sekolah diduga menjadi sasaran pungutan melalui sejumlah modus, yang dinilai menimbulkan beban finansial tersendiri bagi mereka.
Berdasarkan informasi yang diterima, modus yang diduga digunakan cukup beragam, mulai dari permintaan kontribusi untuk kegiatan-kegiatan dinas, hingga kewajiban tambahan lainnya yang dirasakan seolah-olah menjadi syarat agar kepala sekolah dapat menjalankan tugasnya dengan lancar. Salah satu contoh yang disampaikan narasumber, yaitu dugaan permintaan dana untuk kegiatan perpisahan pengawas dinas, di mana sejumlah kepala sekolah mengaku dimintai kontribusi senilai Rp500.000 hingga Rp750.000 per orang. Jika dikalikan dengan jumlah satuan pendidikan tingkat SD yang ada di Kota Bandar Lampung, nilai akumulasinya diduga mencapai kisaran Rp80 juta hingga Rp100 juta.
Pihak yang menyampaikan informasi tersebut juga menegaskan dugaan praktik ini sudah terjadi sejak cukup lama, dan diduga terus berulang meskipun sudah terjadi pergantian kepemimpinan di lingkungan Dinas Pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain dugaan praktik pungli, muncul pula kekhawatiran dari sejumlah pihak terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS adalah dana yang dialokasikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah dan kepentingan peserta didik. Beberapa elemen pendidik menyampaikan adanya keraguan terhadap transparansi pengelolaan dana tersebut, meskipun hingga saat ini belum ada bukti resmi yang dapat dipublikasikan secara terbuka.
Sejumlah narasumber yang enggan menyebutkan identitasnya karena alasan keamanan pribadi menyampaikan bahwa tekanan biaya tambahan semacam ini sudah dirasakan oleh banyak kepala sekolah sejak lama. Dalam kondisi demikian, sebagian kepala sekolah mengaku harus mencari sumber dana tambahan secara mandiri untuk memenuhi permintaan yang ada.
Jika dugaan-dugaan ini terbukti benar, maka hal tersebut tentu akan sangat merugikan dunia pendidikan. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran, pemenuhan sarana prasarana sekolah, dan kesejahteraan tenaga pendidik, akan terganggu akibat adanya praktik yang menyimpang dari aturan.
Sampai dengan artikel ini diterbitkan, MajalahCEO.id masih berusaha menjangkau pihak Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung guna mendapatkan tanggapan resmi terkait dugaan-dugaan yang beredar ini. Pihak dinas belum memberikan pernyataan resmi kepada redaksi.
Masyarakat meminta Inspektorat Kota Bandar Lampung, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta aparat penegak hukum untuk dapat melakukan penyelidikan secara profesional dan menyeluruh guna mengungkap fakta yang sebenarnya. Jika nantinya hasil penyelidikan membuktikan adanya pelanggaran, maka pelaku harus ditindak tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Redaksi MajalahCEO.id akan terus memantau dan melaporkan perkembangan kasus ini secara berkelanjutan.***
Sumber Berita: Tim Media PWDPI
Komentar