MAJALAHCEO | Medan – Penanganan kasus dugaan mafia peradilan yang berkaitan dengan perkara di Pengadilan Negeri Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, kini memasuki babak baru. Polda Sumatera Utara dikabarkan resmi menetapkan tersangka dalam perkara yang sebelumnya menjadi sorotan publik, Kamis, 12 November 2026.
Penetapan tersangka ini menjadi perkembangan penting dalam upaya penegakan hukum atas laporan dugaan pemalsuan dokumen yang terkait perkara perdata di PN Stabat.
Kasus ini bermula dari perkara perdata Nomor 85/Pdt.G/2023/PN.Stb yang diputus secara verstek. Dewi Susanti, selaku pihak tergugat, mengaku sebelumnya tidak pernah mengetahui adanya gugatan dan tidak pernah menerima panggilan sidang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Persoalan tersebut kemudian dilaporkan ke Polda Sumut. Dalam proses penyidikan, Laboratorium Forensik Polda Sumut telah mengeluarkan hasil pemeriksaan, yang menyatakan tanda tangan pelapor tidak identik dan berbeda dengan tanda tangan yang ada pada barang bukti. Hasil ini menjadi salah satu perkembangan yang mendapat perhatian utama dalam penanganan perkara.
- Diduga Gunakan Material Pasir Ilegal, Proyek Pengendali Banjir Rp3,8 Miliar di Kecamatan Badiri Tapteng
- Warga Gang Anggrek Medan Sukses Robohkan Tembok, Namun Muncul Tudingan Ada Permainan Birokrasi, Camat Hingga Lurah Belum Memberikan Tanggapan
- Dugaan Kelebihan Luas SHM Gang Anggrek Dikawal, Warga: Negara Jangan Kalah dengan Mafia Tanah
Penetapan Tersangka Jadi Sorotan Publik
Penetapan tersangka dinilai sebagai langkah penting untuk mengungkap dugaan penyimpangan yang terjadi di sepanjang proses hukum.
Masyarakat kini menantikan penjelasan resmi dari Polda Sumut, terkait identitas tersangka, peran masing-masing pihak, serta pasal pidana yang disangkakan.
Pengungkapan perkara ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak pelapor, sekaligus memastikan proses peradilan berjalan berdasarkan prinsip transparansi, profesionalitas, dan independensi.
Dugaan Mafia Peradilan Harus Diusut Tuntas
Dugaan mafia peradilan adalah persoalan serius yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Karena itu, proses penyidikan diharapkan tidak berhenti hanya sampai penetapan tersangka. Penyidik diminta mengungkap secara jelas seluruh dugaan peristiwa pidana yang terjadi, termasuk jika ada pihak lain yang terlibat selama didukung alat bukti yang sah.
Meski begitu, seluruh pihak yang disebut atau terlibat dalam perkara ini tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum, dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.***
Komentar