Majalahceo.id lĀ Medan – Izhar Daulay bersama Awaluddin Pane aktifis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Buruh Indonesia (AMPIBI) mengatakan sangat menyayangkan lift kantor Walikota Medan rusak dan mempertanyakan anggaran perawatan lift tersebut.
“Kemana anggaran perawatan Lift, jangan untuk renovasi Polrestabes Medan bisa dianggarkan Rp 10 Miliar tapi Kantor Walikota sendiri liftnya rusak,” ungkapnya, Senin (22/6/2026).
Sebelumnya berdasarkan Informasi yang di himpun awak media, Pemko Medan menganggarkan dana sebesar Rp 10 miliar dalam APBD untuk pembangunan atau rehabilitasi Gedung Satreskrim Polrestabes Medan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rencana ini menuai polemik dan penolakan keras dari berbagai pihak.
Berikut adalah poin-poin utama terkait polemik dana hibah tersebut:
Tujuan Anggaran: Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, dana tersebut diperuntukkan bagi proyek rehabilitasi fasilitas kepolisian.
Sumber Dana: Dana fantastis ini dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan.
Tanggapan Kapolrestabes: Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak mengaku belum mengetahui data pasti terkait rencana bantuan tersebut dan menyatakan butuh mengecek datanya terlebih dahulu.
Penolakan LBH Medan: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mendesak Pemko Medan membatalkan proyek ini. LBH menilai alokasi dana daerah untuk institusi Polri tidak tepat sasaran dan mendesak anggaran tersebut dialihkan untuk kebutuhan mendesak masyarakat seperti penanganan banjir dan perbaikan infrastruktur.
Langkah Hukum: LBH Medan bahkan membuka opsi untuk melaporkan dugaan kejanggalan dalam proyek ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
