Majalahceo.id l Medan – Di saat Aktifis Perempuan Buruh Masuk Rumah Sakit karena mendapat Represifitas oleh Satpam Disdik Sumut saat menyampaikan aspirasi bersama Dewan Peduli Negeri (DPN) dan Sekdis tak sanggup mengawal kebjikan Bobby Nasution menggratiskan biaya SPP di sekolah negeri dan membersihkan pungli di sekolah negeri, Terang Dewi Susantri Ujung malah mendapat jabatan menjadi Kadisbudparekraf Sumut
Rahmadsyah Aliansi Wartawan Sumatera Utara (AWAS) mengatakan bahwa pemberian jabatan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Sumatera Utara menjadi Kadis yang dianggap gagal atau kontroversial memicu kekecewaan mendalam dan mencederai rasa keadilan masyarakat.
“Apa prestasi Sekretaris Dinas Pendidikan Sumatera Utara, kami menilai gagal kok malah di beri Jabatan Kadis, ini melukai hati buruh dan orang tua murid,” ungkapnya, Senin (21/9/2026)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sistem pengangkatan jabatan publik atau politik, keputusan tersebut sering kali dipengaruhi oleh berbagai dinamika yang kompleks, yang terkadang terlihat kontradiktif dengan harapan pemilih atau warga negara.
Secara umum, ada beberapa faktor mendasar mengapa situasi seperti ini dapat terjadi dalam dunia tata kelola pemerintahan dan politik:
Kompromi Politik dan Koalisi: Dalam sistem demokrasi atau pemerintahan berbasis koalisi, jabatan sering kali didistribusikan sebagai bagian dari kesepakatan politik untuk menjaga stabilitas pemerintahan, terlepas dari rekam jejak popularitas figur tersebut di mata publik.
Perbedaan Standar Evaluasi: Indikator keberhasilan seorang pejabat bagi pembuat keputusan (seperti loyalitas, kemampuan konsolidasi internal, atau kontribusi partai) sering kali berbeda dengan indikator penilai masyarakat (seperti kesejahteraan nyata dan kebijakan yang pro-rakyat).
Ketiadaan Mekanisme Meritokrasi yang Ketat: Belum semua posisi publik menerapkan sistem berbasis kinerja (merit system) yang transparan, sehingga faktor subjektif atau kedekatan personal masih memegang peran kuat.
Sebelumnya di beritakan, Buruh perempuan di Indonesia kerap menghadapi tantangan berlapis ketika membawa aspirasi mereka ke ruang publik, mulai dari represi aparat hingga benturan dengan norma patriarki.
Ketika menyuarakan hak-hak normatif, gerakan kolektif mereka sering kali diredam atau direspons secara intimidatif oleh struktur kekuasaan.
Hal itu di rasakan oleh Aktifis Buruh Perempuan yang tergabung dalam Dewan Peduli Negeri, alih alih di dengar Aspirasinya oleh Kadis Pendidikan Utara, aktifis buruh perempuan ini malah mendapat tindakan tidak Humanis dan represif oleh Satpam di Dinas Pendidikan Sumatera Utara.
Rahmadsyah Aliansi Wartawan Sumatera Utara (AWAS) meminta Kapolri untuk melakukan Blacklist terhadap Fedriansyah Lubis Vendor PT BWG Satpam Di Dinas Pendidikan Sumatera Utara yang telah melukai hati Buruh dengan melakukan tindakan Represif kepada aktifis buruh perempuan sehingga masuk ke Rumah Sakit.
“AWAS minta Fedriansyah Lubis Vendor Satpam BWG Disdik Sumut di Blacklist karena sudah melukai hati buruh perempuan, pelanggaran Perkap hingga tindakan represif membuat aktifis buruh perempuan masuk rumah sakit,” ungkapnya, Minggu (20/9/2026)
Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara adalah Ibu Terang Dewi Susantri Ujung, S.STP., M.P.A malah memilih bungkam saat di konfirmasi awak media terkait tindakan Represif Satpam yang menyebabkan Aktifis Perempuan masuk rumah sakit.
“Seharusnya sesama perempuan Sekretaris Dinas Pendidikan bukan malah bungkam, tapi hadir di tengah tengah keresahan buruh perempuan yang ingin menyampaikan aspirasinya terkait dunia pendidikan yang terasa berat di rasakan kaum marjinal di Sumatera Utara,” katanya.
Rahmadsyah mengatakan bahwa Direktorat Binmas (Dirbinmas) Polda memiliki wewenang penuh untuk memeriksa vendor atau Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang diduga melanggar ketentuan pengamanan.
Berdasarkan regulasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pengawasan terhadap vendor penyedia personil keamanan (satpam/Pam Swakarsa) berada di bawah pembinaan Binmas.
Rahmadsyah Aliansi Wartawan Sumatera Utara (AWAS) mengatakan bahwa berdasarkan hasil Investigasi Tim AWAS bahwa di temukan pelanggaran SOP pengamanan unjuk rasa oleh Fedriansyah Lubis vendor BWG Satpam Di Dinas Pendidikan Sumatera Utara sampai mengakibatkan pendemo perempuan tak sadarkan diri dan di rawat di Rumah Sakit akibat tindak Represifitas Satpam BWG.
Langkah penindakan dan dasar hukum yang berlaku adalah sebagai berikut:
Dasar Hukum Pemeriksaan Vendor oleh Binmas Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa:
Mengatur bahwa Dirbinmas Polda bertanggung jawab atas pengawasan, pembinaan, serta pemberian rekomendasi operasional bagi BUJP/vendor keamanan di wilayah hukumnya.
Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum:
Menegaskan bahwa pengamanan unjuk rasa harus mengutamakan prinsip HAM, tindakan proporsional, tanpa kekerasan berlebih, dan larangan penggunaan senjata api/tajam secara sembarangan.
2.Sanksi Administratif dan Operasional bagi Vendor
Melalui hasil pemeriksaan Dirbinmas, vendor yang terbukti melanggar aturan pengamanan dapat dikenakan sanksi administratif berat, meliputi: Pembekuan atau pencabutan Surat Izin Operasional (SIO) BUJP.
Pembatalan rekomendasi izin usaha dari Korbinmas Baharkam Polri.
Daftar hitam (blacklist) perusahaan sehingga tidak dapat lagi menyediakan jasa pengamanan untuk proyek publik maupun privat
“AWAS Minta Kepada Dirbinmas Poldasu agar Fedriansyah Lubis Vendor Satpam BWG Disdik Sumut di Blacklist karena melakukan tindakan represif kepada pendemo perempuan sehingga mengakibatkan pendendemo perempuan tersebut di rawat di Rumah Sakit,” ungkapnya, Sabtu (19/9/2026).
Berdasarkan Informasi yang di himpun awak media Febriansyah Lubis dekat dengan pejabat, seperti Topan Ginting, Afif Abdillah Ketua Partai Nasdem, bahkan berdarah Khabar bahwa tempat latihan satpam di gerebek oleh KPK.
Awak media mencoba konfirmasi kepada Fedriansyah Lubis melalui pesan WA namung hingga saat ini tak di balas.
