MajalahCeo.id I Tapteng (Sumut) – Tapanuli Tengah – Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, SH., MH., didampingi Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Efendi, SH menerima kunjungan kerja Kepala Perencanaan dan Pengendalian Analisa dan Evaluasi Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Brigadir Jenderal TNI Andre Julian, di Kabupaten Tapanuli Tengah, Kamis 29 Oktober 2026.
Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau secara langsung kondisi wilayah terdampak banjir dan tanah longsor, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis percepatan penanganan serta pembangunan infrastruktur permanen guna memitigasi risiko bencana susulan di Tapanuli Tengah.
Dalam peninjauan tersebut, Bupati bersama Kepala Perencanaan dan Pengendalian Analisa dan Evaluasi Posko Nasional Satgas PRR dan rombongan mendatangi sejumlah titik krusial di Kecamatan Tukka. Lokasi yang dikunjungi meliputi pembangunan bronjong di Kelurahan Sipange, SD Negeri 152983 di Kelurahan Hutabolon, lokasi pembangunan Sabo Dam di Kelurahan Hutanabolon, serta peninjauan aliran Sungai Aek Saili di Kelurahan Bonalumban.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan ini menjadi langkah nyata identifikasi kebutuhan di lapangan, mulai dari pengendalian material sedimen, normalisasi sungai, pembangunan sabo dam, penguatan tebing sungai, hingga penataan kawasan permukiman yang rentan terhadap ancaman banjir dan longsor.
Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, SH, MH menyampaikan terima kasih atas perhatian serta kunjungan Posko Nasional Satgas PRR ke Tapteng. Ia memaparkan bahwa wilayah seperti Bonalumban, Badiri, dan Sibuluan membutuhkan penanganan yang serius, terencana, dan berkelanjutan, terlebih di tengah kondisi cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi yang masih berpotensi memicu banjir susulan.
“Penanganan pascabencana di Kabupaten Tapanuli Tengah membutuhkan dukungan dan kerja sama dari pemerintah pusat. Kita masih berada dalam masa transisi darurat, dan Kecamatan Tukka serta Kecamatan Badiri masih menghadapi kondisi yang membutuhkan perhatian khusus,” ujar Bupati Masinton Pasaribu.
Bupati menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur permanen adalah prioritas mutlak. Penanganan ini mencakup pembangunan sabo dam, normalisasi sungai, tanggul, pengendalian sedimen, serta pembenahan kawasan muara dan daerah aliran sungai (DAS). Menurutnya, solusi jangka panjang sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat kembali merasa aman dan menjalani kehidupan secara normal.
Sementara itu, Brigjen TNI Andre Julian menegaskan bahwa orientasi utama penanganan pascabencana adalah pemulihan kehidupan dan penghidupan masyarakat secara menyeluruh. Tapanuli Tengah menjadi salah satu daerah prioritas dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat tingginya kerawanan bencana susulan.
“Bagaimana masyarakat bisa kembali hidup dan menjalankan aktivitasnya, termasuk pemenuhan bantuan sosial, jaminan hidup (jadup), bantuan isi hunian, serta bantuan stimulan perbaikan rumah, menjadi hal yang harus kita perhatikan bersama. Tapanuli Tengah menjadi atensi bagi kita dalam penanganan pascabencana ini,” ungkap Brigjen TNI Andre Julian.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Kementerian Pekerjaan Umum diharapkan memegang peran kunci dalam infrastruktur sumber daya air (sabo dam dan normalisasi sungai), sementara Kementerian Kehutanan dilibatkan untuk penanganan kawasan hulu secara terpadu.
Selain infrastruktur pengendali banjir, percepatan pembangunan hunian tetap (huntap), termasuk rencana pembangunan huntap di Hutanabolon serta skema perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan (baik ringan, sedang, maupun berat secara insitu) turut menjadi fokus utama yang akan dirumuskan dalam satu rencana induk (masterplan) yang terarah dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berharap sinergi erat dengan Posko Nasional Satgas PRR ini dapat mempercepat pemulihan fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat Tapteng secara bertahap.
Turut mendampingi Bupati Tapanuli Tengah dalam peninjauan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tapteng, Plh. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tapteng, Plt. Kepala BPBD Tapteng, jajaran Satpol PP Tapteng, Plt. Camat Tukka, perwakilan PT Wijaya Karya (WIKA), PT Nindya Karya, serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera Utara.
Komentar