Uang Negara Sudah Banyak Terkuras, AWAS Minta Meyli Jadi Whistleblower Blower Utama Bongkar Permainan Dugaan Korupsi Di SPPG Sunggal 2 Kota Medan

Majalahceo.id l Medan – Konflik dan dugaan korupsi yang melanda Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan tajam Aliansi Wartawan Sumatera Utara (AWAS) karena melibatkan anggaran negara yang sangat besar.

Rahmadsyah Ketua Aliansi Wartawan Sumatera Utara (AWAS) mengatakan bahwa SPPG Sunggal 2 Jalan Puskesmas 1 Gang Jambu Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan yang tak layak beroperasi tapi di biarkan KPPG Kota Medan 7 bulan beroperasi menikmati uang negara

“Uang Negara sudah banyak terkuras tapi Konflik antara PIC, Yayasan dan Mitra tak kunjung selesai bahkan SPPG yang tak layak beroperasi dan bangunannya tanpa PBG di biarkan beroperasi, ini adalah adalah Kelalaian Fatal Kepala SPPG, ada apa dengan KPPG Kota Medan,” ungkapnya, Sabtu (12/9/2026)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rahmad juga meminta Melly agar menjadi Whistle Blower Utama membongkar Dugaan Korupsi di SPPG Sunggal 2 Jalan Puskesmas 1 Gang Jambu Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.

“Saya sebagai Ketua Aliansi Wartawan Sumatera Utara meminta Melly Jadi Whistleblower utama Dugaan Korupsi SPPG Sunggal 2 Jalan Puskesmas 1 Gang Jambu Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan,” katanya.

Berdasarkan Informasi yang d himpun awak media Penyelidikan dari Kejaksaan Agung, KPK, serta tindakan tegas dari Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap beberapa “permainan” sistemik dan modus operandi korupsi di balik operasional SPPG dan KPPG

Praktik Jual Beli Titik Dapur SPPG

Kasus terbesar yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung melibatkan mantan pejabat teras BGN, salah satunya eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya. Mereka diduga melakukan praktik jual beli izin atau penentuan titik lokasi SPPG kepada pengusaha atau oknum tertentu dengan tarif hingga ratusan juta rupiah.

Akibatnya, penentuan lokasi dapur tidak berdasarkan tingkat kemiskinan atau stunting, melainkan siapa yang berani membayar.

Komisi Ilegal (Kickback) dan Pemotongan Dana Mitra

Kepala BGN, Sudaryono, sempat mewanti-wanti dan mengancam memecat Kepala SPPG yang kedapatan meminta fee (pungli) atau setoran awal kepada yayasan penyalur dan vendor lokal. Ada pula permainan rantai pasok di mana yayasan mitra memotong harga porsi makanan secara sepihak, memaksa pemilik dapur lokal bertindak sebagai sub-kontraktor dengan margin sangat tipis.

Markup Harga dan Permainan Pemasok Nakal

Ditemukan adanya kerja sama gelap antara oknum dapur dengan penyuplai nakal. Modusnya adalah melakukan laporan keuangan fiktif, menggelembungkan harga (markup), serta sengaja membeli bahan baku berkualitas rendah/murah demi meraup keuntungan pribadi hingga puluhan juta rupiah per bulan.

Manipulasi Data dan Pelanggaran SOP Berujung Keracunan

Kepala BGN juga menegur keras jajaran KPPG dan koordinator lapangan karena mendeteksi adanya manipulasi label waktu makanan dan pemalsuan kondisi kebersihan dapur. Akibat rendahnya pengawasan KPPG dan ketidakjujuran oknum ini, terjadi rentetan kasus keracunan massal siswa di berbagai daerah.