MajalahCeo.id I Tapteng (Sumut) – Jakarta – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terus bergerak cepat dalam penanganan pascabencana. Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, S.H., M.H., pada Kamis, 17 September 2026, melakukan kunjungan kerja langsung ke Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jl. Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat.
Langkah jemput bola ini dilakukan dalam rangka koordinasi dan tindak lanjut penanggulangan dampak bencana serta percepatan penyaluran bantuan kepada keluarga terdampak. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Masinton diterima langsung oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, bersama Wakil Menteri Sosial RI.
Dari hasil koordinasi tersebut, dipastikan bahwa pada minggu ketiga dan keempat bulan September 2026 ini akan terealisasi tahapan penyaluran bantuan Jaminan Hidup (Jadup) untuk 41.555 jiwa korban bencana, serta bantuan isi hunian bagi 5.626 Kepala Keluarga (KK).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa proses pendataan korban dan dampak bencana menjadi langkah awal krusial yang membutuhkan ketelitian. Saat ini, verifikasi dan validasi data terus dimaksimalkan oleh tim Satgas di bawah pimpinan Pak Tito untuk memastikan seluruh bantuan tepat sasaran.
“Penyaluran berbagai bantuan program pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Harapan utama kita bersama adalah agar masyarakat Tapanuli Tengah yang terdampak dapat segera bangkit kembali dan kesejahteraan sosialnya dapat pulih serta meningkat ke depan,” ujar Mensos Saifullah Yusuf.
Melalui sinergi kuat antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Pemerintah Pusat ini, pemulihan pascabencana diharapkan berjalan aman, lancar, dan tepat waktu.
Pada kesempatan itu, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, S.H., M.H., mengungkapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial RI, atas dukungan dalam percepatan pencairan bantuan Jaminan Hidup (Jadup) untuk 41.555 jiwa korban bencana, serta bantuan isi hunian bagi 5.626 Kepala Keluarga (KK) yang akan dicairkan dalam waktu dekat ini.
Bupati Masinton menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan koordinasi dan mengawal proses tersebut agar bantuan yang telah diperjuangkan dapat segera diterima masyarakat yang berhak.
“Kita tidak boleh menunggu. Pemerintah daerah harus jemput bola dan memastikan kebutuhan masyarakat korban bencana harus diperjuangkan sampai ke pemerintah pusat,” tegas Masinton.
Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan pemulihan kehidupan masyarakat yang terdampak, agar dapat kembali menjalani kehidupan secara layak.
Bantuan Jaminan Hidup diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa pemulihan, sementara bantuan isi hunian ditujukan untuk mendukung masyarakat yang telah mendapatkan atau akan menempati hunian pascabencana agar dapat kembali menjalankan kehidupan secara lebih normal.
Menurut Bupati Masinton, langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana sekaligus memastikan masyarakat tidak berjalan sendiri menghadapi dampak bencana.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Sosial RI, atas perhatian dan dukungan terhadap masyarakat Tapanuli Tengah.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri Sosial dan Wakil Menteri Sosial beserta jajaran Kemensos yang telah memberikan perhatian terhadap masyarakat Tapanuli Tengah. Pemerintah Kabupaten akan terus mengawal agar bantuan ini tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” kata Masinton.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah akan melakukan koordinasi bersama seluruh pihak terkait untuk memastikan kesiapan data, mekanisme penyaluran, serta penerima manfaat sehingga pelaksanaan bantuan dapat berjalan tertib dan tepat sasaran.
Bupati juga mengimbau kepada masyarakat Tapanuli Tengah untuk senantiasa bersabar dan terus mendukung langkah-langkah penanganan yang dilakukan oleh pemerintah.
