Lawan Mafia Kartel Pangan, Harga Ayam Melonjak, DPRD Sumut Di Minta Bentuk Pansus, Sidak Gudang Produsen, Mata Rantai Pasokan Dari Hulu Ke Hilir

- Reporter

Kamis, 24 September 2026 - 13:10 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🤝 Ayo Dukung Wartawan Kritis dan Obyektif
+ Dukung

Majalahceo id l Medan – Harga ayam yang melonjak membuat emak emak menjert di saat ekonomi rakyat lagi sulit membuat Aliansi Wartawan Sumatera Utara (AWAS) mendesak DPRD Sumatera untuk membentuk Bentuk Pansus.

Rahmadsyah dari Aliansi Wartawan Sumatera Utara mengatakan bahwa Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atau langkah pemanggilan produsen oleh DPRD merupakan respons langsung dari legislatif untuk mengawasi ketat lonjakan harga daging ayam yang meresahkan masyarakat luas.

Berdasarkan dinamika pengawasan pangan serupa, langkah ini diambil guna melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang-gudang produsen serta membedah mata rantai pasokan dari hulu ke hilir.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Upaya pembentukan pansus atau investigasi tata niaga ayam ini umumnya berfokus pada beberapa poin krusial berikut:

🔍 Fokus Utama Sidak & Investigasi Rantai Pasok

Pemeriksaan Gudang Produsen: Meninjau kapasitas produksi, ketersediaan stok, dan memastikan tidak ada praktik penimbunan (hoarding) oleh integrator besar atau pelaku usaha perunggasan.

Bedah Mata Rantai Distribusi: Memotong jalur distribusi yang terlalu panjang. Sering kali harga melonjak bukan karena pasokan kurang, melainkan terlalu banyaknya lapisan agen, pengepul, hingga broker sebelum ayam sampai ke pedagang pasar.

Evaluasi Struktur Harga: Meneliti margin keuntungan yang diambil di setiap level pasokan untuk mendeteksi adanya dugaan kartel atau permainan harga sepihak.

⚖️ Dampak dan Desakan Legislatif

Ketika harga komoditas ayam melambung tinggi (bahkan dalam beberapa kasus ekstrem di wilayah perkotaan sempat menembus Rp50.000 hingga Rp60.000 per kg):

Beban Konsumen & UMKM: Konsumen rumah tangga terpukul, sementara pedagang makanan atau UMKM kuliner mengalami pengikisan keuntungan karena serba salah dalam menaikkan harga jual.

Tenggat Waktu Penurunan Harga: Melalui fungsi pengawasannya, DPRD biasanya memberikan ultimatum atau tenggat waktu singkat (misalnya 2×24 jam) kepada asosiasi peternak dan produsen besar untuk menormalkan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang wajar.

Sebelumnya di beritakan, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sumatera Utara bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menggelar operasi pasar daging ayam di Pasar Petisah dan Pasar Sei Sikambing, Selasa (22/9/2026).
Program ini dilakukan sebagai upaya menekan harga daging ayam yang sempat mencapai Rp58.000 per kilogram di pasaran. Dalam operasi pasar, masyarakat dapat membeli daging ayam dengan harga Rp40.000 per kilogram.Panduan Kota & Daerah

Ketua APPSI Sumut, Ihwan Ritonga, mengatakan operasi pasar tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait tingginya harga daging ayam di Sumatera Utara.

“Kita masih memulai di dua pasar, target kita nanti terus berkembang sampai 13 pasar. Untuk hari ini, kita mendistribusikan 3 ton daging ayam, di Pasar Sei Sikambing 2 ton dan 1 ton di Pasar Petisah,” ujar Ihwan didampingi Wakil Ketua DPW APPSI Sumut, Suwarno saat meninjau pembukaan operasi pasar di area basemen Pasar Petisah.

Menurutnya, intervensi harga dilakukan dengan memangkas rantai distribusi dari produsen hingga pedagang. Pedagang mendapatkan ayam dengan harga Rp38.000 per kilogram, kemudian menjualnya kepada masyarakat seharga Rp40.000 per kilogram.

Ihwan menilai panjangnya rantai distribusi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingginya harga ayam, mulai dari peternak, produsen, pengepul, agen hingga pedagang.

Ia juga menyebut kenaikan harga ayam bukan disebabkan oleh Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Ini menjadi perhatian kami bersama Pemprov Sumut, Satgas Pangan dan Kepolisian untuk memonitor harga di pasaran,” katanya.Panduan & Petunjuk Perjalanan

Sementara itu, pedagang ayam di Pasar Petisah, Supri, mengaku terbantu dengan adanya operasi pasar tersebut. “Biasanya kami jual eceran sekitar Rp47.000 per kilogram. Dengan harga Rp40.000 ini jelas akan membuat pembeli lebih mudah membeli,” ujarnya.

APPSI Sumut berencana memperluas operasi pasar tersebut ke 13 pasar, yakni: Pasar Petisah, Pusat Pasar, Pasar Sukaramai, Pasar Bakti, Pasar Halat

Pasar Kampung Lalang, Pasar Simpang Limun, Pasar Sei Sikambing, Pasar Pulo Brayan, Pasar Titi Kuning, Pasar Simalingkar, Pasar Tanjung Rejo dan Pasar Sentosa.

"Follow WhatsApp Channel majalahceo.id untuk update berita terbaru setiap hari" "Follow"

LINI MASA

Kedua Kali SP2HP, Tindakan Polres Madina Masih Pakum
Hadiri Jambore PKK Sumut 2026, Ketua TP PKK Tapteng Dukung Peningkatan Kreativitas Kader dan Peluncuran SIPANDA
Detik-Detik Pembongkaran Tembok Illegal Gang Anggrek BPN & SDABMBK Turun Lapangan Warga Didampingi Kantor Hukum Pelita Konstitusi
Hadiri Executive Dialogue 2026, Bupati Tapteng Masinton Tegaskan Investasi Sawit di Tapteng Harus Beri Manfaat bagi Masyarakat
Buka Rapat Tim Terpadu Pengawasan Ormas 2026, Wakil Bupati Tapteng: Perkuat Sinergi dan Jaga Kondusivitas Daerah
Pemkab Tapteng Terus Berupaya Percepat Penyaluran Bantuan Pascabencana Bagi Masyarakat Terdampak
Sebanyak 39 Mahasiswa STT Siar Nauli Resmi Diwisuda, Raih Gelar Sarjana Teologia Dan Sarjana Pendidikan Agama kristen
Dua Kali Terima SP, Warga Gang Anggrek Tunggu SP‑3 Agar Tembok Diduga Ilegal Ditindaklanjuti

LINI MASA

Sabtu, 7 November 2026 - 00:18 WIB

Kedua Kali SP2HP, Tindakan Polres Madina Masih Pakum

Rabu, 4 November 2026 - 20:15 WIB

Hadiri Jambore PKK Sumut 2026, Ketua TP PKK Tapteng Dukung Peningkatan Kreativitas Kader dan Peluncuran SIPANDA

Rabu, 4 November 2026 - 20:07 WIB

Detik-Detik Pembongkaran Tembok Illegal Gang Anggrek BPN & SDABMBK Turun Lapangan Warga Didampingi Kantor Hukum Pelita Konstitusi

Selasa, 3 November 2026 - 22:39 WIB

Hadiri Executive Dialogue 2026, Bupati Tapteng Masinton Tegaskan Investasi Sawit di Tapteng Harus Beri Manfaat bagi Masyarakat

Selasa, 3 November 2026 - 22:32 WIB

Buka Rapat Tim Terpadu Pengawasan Ormas 2026, Wakil Bupati Tapteng: Perkuat Sinergi dan Jaga Kondusivitas Daerah

TAJUK HARI INI