Sudah Jatuh Ketimpa Tangga, Habis Banjir Terbitlah Antrian BBM di SPBU Kota Medan Dan Deli Serdang

- Jurnalis

Senin, 1 Desember 2025 - 18:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Majalahceo.id | Medan – Sudah jatuh ketimpa tangga, itulah istilah yang saat ini sedang dialami warga Kota Medan dan Deli Serdang.

Amatan awak media Pasca Banjir warga merasakan antrian yang panjang di SPBU bahkan terpaksa beli pertamax karena pertalite habis.

Pertamna sepertinya menambah penderitaan rakyat, pasca banjir, bahkan ada pedagang eceran menjual Pertamax Rp 50 ribu perliternya.

Namun Pertamina mengatakan bahwa stok aman semua lancar lancar saja tapi sangat berbeda dengan fakta yang dirasakan warga.

“Stok BBM dan LPG sangat cukup, posisi stok kita cukup, sangat aman, kita ketahui dengan cuaca buruk kemarin ada sedikit gangguan dengan jalur distribusi kita, dan sekarang penyaluran ke SPBU sudah berjalan normal kembali, jadi konsumen tidak perlu khawatir,” kata Region Manager Retail Sales Pertamina Sumbagut, I Gusti Bagus Suteja, Senin (1/12/2025).

Adakah Dugan Permainan Mafia BBM??

Mafia BBM sering kali melibatkan penyalahgunaan distribusi, manipulasi harga, dan penyelipan (penyelidikan) yang tak efektif karena campur tangan penguasa. Ini bisa memperparah ekonomi rakyat, terutama di daerah terpencil yang kesulitan akses BBM bersubsidi.

Pemicu Mafia BBM & Korupsi :
1. Distribusi tak transparan: Kuota subsidi sering diselewengkan, BBM subsidi dijual mahal ke non-penerima.
2. Pengawasan lemah: Pertamina/lembaga pengawas kurang tegas, kolusi dengan oknum penguasa.
3. Hukum tak jalan: Pelaku besar jarang dihukum, kasus “hilang” di tengah jalan.

Contoh Kasus:
– Di beberapa daerah, BBM subsidi dijual ke industri (bukan rakyat), penguasa “menutup mata.
– “Mafia” di terminal BBM yang “bermain dengan kuota dan harga.

Solusi:
1. Transparansi kuota & distribusi: Lacak BBM subsidi via teknologi (digital tracking).
2. Hukum tegas: Usut tuntas, beri sanksi keras pelaku & penguasa terlibat.
4. Pengawasan independen: Badan anti-korupsi (KPK) turun tangan, audit rutin.
4. E-Pengadaa: BBM subsidi langsung ke penerima (kartu digital).

BACA SELENGKAPNYA:  Pemkab Tapteng Salurkan Bantuan Kepada 16 KK Yang Terdampak Gelombang Tinggi

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel majalahceo.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Juga

Koalisi Solidaritas Prabowo Gibran Akan Gelar Aksi Demo Minta KPK Periksa PLN Terkait Blackout Sumatera
Stadion Teladan Gagal Jadi Venue Utama AFF U-19 Hingga Di Ingatkan Dewan K3 Sumut Terkait Keamanan Penonton
Dewan K3 Sumut Di Minta Periksa Kadishub Medan Yang Abai K3 Dalam Pekerjaan LPJU
Tahun Pertama Kepemimpinan Masinton – Mahmud, Pemkab Tapanuli Tengah Raih Opini WTP dari BPK RI
Di Saat Rakyat lagi Susah, Pejabat Malah Mempertontonkan Total Tarif Kamar Hotel Rp 5,8 Miliar Selama Kunker di Paris
Sumut Blackout, Aktifis Sumut Geruduk PLN Sumut, Kompensasi Harga Mati
BNI dan Asa yang Tak Boleh Patah di Pematangsiantar
Medan Johor Banjir, Lancar Proyeknya, Banjir Kotanya, Bertambah Harta Pejabatnya

Baca Juga

Sabtu, 30 Mei 2026 - 21:58 WIB

Stadion Teladan Gagal Jadi Venue Utama AFF U-19 Hingga Di Ingatkan Dewan K3 Sumut Terkait Keamanan Penonton

Sabtu, 30 Mei 2026 - 17:54 WIB

Dewan K3 Sumut Di Minta Periksa Kadishub Medan Yang Abai K3 Dalam Pekerjaan LPJU

Sabtu, 30 Mei 2026 - 11:05 WIB

Tahun Pertama Kepemimpinan Masinton – Mahmud, Pemkab Tapanuli Tengah Raih Opini WTP dari BPK RI

Sabtu, 30 Mei 2026 - 03:20 WIB

Di Saat Rakyat lagi Susah, Pejabat Malah Mempertontonkan Total Tarif Kamar Hotel Rp 5,8 Miliar Selama Kunker di Paris

Sabtu, 30 Mei 2026 - 00:15 WIB

Sumut Blackout, Aktifis Sumut Geruduk PLN Sumut, Kompensasi Harga Mati

Tajuk Populer