Majalahceo.id | Medan – Mengemis perjalanan dinas untuk mengusut korban TPPO itu sangat memprihatinkan.
Padahal, seharusnya pemerintah lebih proaktif dalam menangani kasus-kasus seperti ini.
– Tuntut transparansi: Minta pemerintah menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengusut kasus TPPO.
– Dukung korban: Berikan dukungan kepada korban TPPO dan keluarga mereka.
– Meminta pemerintah untuk lebih serius menangani kasus TPPO.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Semoga korban TPPO bisa mendapatkan keadilan,” ungkap Rahmadyah dari Gabungan Awak Media Medan Bersatu (GAMMB) Kota Medan.
Lanjut Rahmad mengatakan di saat dirinya mengadu terkait TPPO alasannya efisiensi anggaran.
“Kenapa kita mengadu dibilang efisiensi anggaran tapi di sisi laiin bisa mereka Dinas DP3 -PMPKB Kota Medan bisa buat acara di Hotel,” katanya.
Sebelumnya Anak di bawah umur kembali menjadi target sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Melalui media sosial, pelaku menawarkan pekerjaan di Pekanbaru dengan iming-iming gaji menggiurkan per bulannya.
Pihak Kepolisian di Pekanbaru berhasil memulangkan satu orang korban dugaan TPPO tapi tidak menangkap pelaku.
Sedangkan anak dibawah umur di Medan berhasil melarikan diri dari penyekapan di Pekanbaru.
Gabungan Awak Media Medan Bersatu (GAMMB) Akan Berangkat Ke Pekanbaru Bongkar Dugaan TPPO Korbannya Anak Medan
“Rencananya kita akan berangkat ke Pekanbaru, menelusuri kasus TPPO yang korbannya anak dari rekan jurnalis yang tinggal di medan,” ungkapnya, Kamis (25/12/2025)
Satgas PPA Kecamatan Medan Area kunjungi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Jalan Seto Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Medan Area.
Tampak Deliana dan Aidil Satgas PPA mengambil data korban TPPO
Sebelumnya Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ternyata selama ini lebih banyak dari yang telah terlaporkan. Hal ini bukan saja disebabkan oleh takutnya korban untuk melaporkan kekerasan yang dialami, namun juga karena sulitnya akses dalam mencapai layanan pengaduan dan kurangnya informasi yang dimiliki perempuan dan anak untuk mengadukan kasus kekerasan yang mereka alami. Oleh karenanya, Negara, melalui Dinas PPPA ataupun UPTD PPA berusaha menghadirkan diri sedekat mungkin dengan masyarakat. Namun karena berbagai keterbatasan, Pemerintah/Pemda mendorong peran serta masyarakat untuk membantu dalam penanganan perempuan dan anak korban kekersan, diantaranya melalui Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (SATGAS PPA). Satgas PPA berperan untuk membantu dalam mencegah, menjangkau, dan mengidentifikasi kasus kekerasan perempuan dan anak.
“Kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan harus mendapatkan perhatian, baik itu penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial. Walaupun Dinas PPA (UPTD PPA) telah menyediakan layanan bagi korban kekerasan, namun pada umumnya penanganan kasus tersebut terkadang tidak dilakukan penjangkauan dan identifikasi sehingga layanan tidak sesuai dengan kebutuhan korban. SATGAS PPA hadir untuk membantu dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, diantaranya melalui penjangkauan korban, identifikasi kasus, perlindungan di lokasi kejadian, pengungsian sementara, serta melakukan rekomendasi,” pungkas Rahmadsyah Aktifis yang tergabung dalam Persatuan Buruh Peduli Sumatera Utara
SATGAS PPA merupakan relawan yang menjadi mitra pemerintah untuk membantu dalam perlindungan perempuan dan anak. Mereka berasal dari unsur masyarakat, yakni keluarga, LSM, TOGA, TOMA, Ormas, tokoh adat, pengacara, psikolog, tenaga kesehatan, dan psikiater. Dalam menyelamatkan korban, SATGAS PPA tidak sekadar menempatkan korban ke tempat yang aman, namun juga memantau perkembangan perempuan dan anak korban kekerasan dengan cara melakukan kunjungan ke tempat aman atau melalui sarana komunikasi.
“Peran SATGAS PPA dalam menangani perempuan dan anak korban kekerasan. Hal ini merupakan wujud tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi korban. Banyak kendala yang kami hadapi sehingga kami menjadi kurang tanggap atas kasus, kehadiran Satgas PPA menjadi “penyambung/penghubung” antara masyarakat dengan Dinas,” pungkasnya.
