Majalahceo.id l Medan – Kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib mengantongi izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta persetujuan Presiden sebelum bepergian ke luar negeri. Selain itu, kondisi wilayah harus dalam keadaan aman, dan kepala daerah dilarang bepergian jika tidak ada urgensi yang mendesak
Perjalanan Dinas Rico Waas Keluar Negeri mendapat Kecaman LSM Penjara Indonesia Kota Medan.
Bang Bhoy Ketua LSM Penjara Indonesia Kota Medan mengatakan bahwa kecaman terhadap Walikota Medan yang bepergian ke luar negeri di tengah kondisi ekonomi yang memburuk atau masa krisis didasarkan pada kekhawatiran publik terhadap pemborosan anggaran dan hilangnya fokus pelayanan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah pusat secara tegas merespons hal ini dengan membatasi mobilitas pejabat publik demi menjaga stabilitas nasional.
Kebijakan utama terkait pembatasan kepala daerah ke luar negeri meliputi:
Penundaan Izin oleh Mendagri:
Kementerian Dalam Negeri secara rutin menunda izin perjalanan dinas maupun pribadi ke luar negeri untuk gubernur, bupati, dan wali kota.
Fokus pada Stabilitas Ekonomi dan Sosial:
Kepala daerah diinstruksikan untuk tetap berada di wilayah masing-masing guna mengawal inflasi, menjaga daya beli masyarakat, dan mengoptimalkan pelayanan publik.
Perjalanan Rico Waas mencederai perasaan masyarakat yang sedang dalam kesulitan ekonomi.
Bang Bhoy juga mengatakan bahwa pengetatan aturan ini adalah memastikan para pemimpin daerah hadir langsung di tengah rakyat dan mengelola anggaran daerah secara tepat sasaran.
“LSM Penjara Indonesia Kota Medan mengecam Perjalanan Dinas Walikota Medan Rico Waas di saat Emak emak menjerit Karana MinyaKita Tembus Rp 22 Ribu dan Upah Murah yang masih di rasakan oleh pekerja Kota Medan,” ungkapnya, Sabtu, (16/5/2026)
Lanjut Bang Bhoy mengatakan meminta DPRD Medan menggunakan Hak Interpelasi kepada Walikota Medan terkait perjalanan Dinas Rico Waas keluar negeri.
“Rico Waas di duga membangkang perintah Presiden untuk tidak Ke luar megeri tanpa izin, oleh karena DPC LSM Penjara Indonesia Kota Medan meminta DPRD Medan Gunakan Hak Interpelasi,” katanya.
Sebelumnya, di kutip dari Tribun.com Gubernur Sumut Bobby Nasution, menyindir sikap Wali Kota Medan, Rico Waas yang bepergian ke luar negeri tanpa izin menjadi sorotan hingga viral di media sosial.
Bobby Nasution mendapat informasi Wali Kota Medan pergi ke luar kota, namun ia menyebut ternyata ke luar negeri.
Sindiran semakin tajam ketika Bobby menyinggung adanya oknum pejabat yang diduga tidak jujur mengenai posisi mereka saat sedang tidak bertugas.
Ia memperingatkan agar tidak ada lagi alasan palsu yang disampaikan kepada pimpinan.
“Tadi katanya ke luar kota, tapi ternyata dicek posisinya di luar negeri. Ini yang tidak boleh,” kata Bobby kepada wartawan usai menghadiri Peresmian Koperasi Merah Putih Kecamatan Medan Tuntungan, Sabtu (16/5/2026).
Bobby menegaskan tidak menoleransi pejabat yang nekat bepergian ke luar negeri tanpa izin resmi, terkhusus jika memanipulasi keterangan posisi.
“Tadi Bapak Presiden sudah sampaikan, tidak boleh ke luar negeri tanpa izin. Walaupun itu hari libur atau tanggal merah, tetap harus ada izin,” tegas Bobby Nasution.
Terkait sanksi pelanggaran tersebut, Bobby melemparkannya kepada pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ia berencana melakukan koordinasi dengan instansi pusat untuk menentukan sanksi yang tepat bagi mereka yang membandel.
“Nanti akan kita koordinasikan dengan Kemendagri terkait sanksinya,” pungkasnya sambil meninggalkan lokasi.
Sementera berita ini diturunkan, pihak dari Wali Kota Medan, Rico Waas belum ada menyampaikan pernyataan resmi apakah memang ke luar negeri atau tidak.
