Majalahceo.id l Medan – Lurah dan pengurus PKK sering dipusingkan dengan mencari dana swadaya atau sumbangan demi menutupi biaya dekorasi, jamuan, dan Bingkisan juri,serta atribut spanduk,Taman Mini serba mewah
Sering kali menjadi beban bagi seorang lurah karena menuntut persiapan berbiaya tinggi, pengerahan tenaga berlebih, serta manipulasi tampilan fisik dilapangan Agar kelurahan terlihat bagus di depan juri, padahal hal tersebut tidak mencerminkan kondisi riil atau keseharian masyarakat.
Fokus kelurahan beralih dari pelayanan publik yang esensial menjadi kegiatan kosmetik atau pencitraan sesaat demi mengejar juara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kader PKK tingkat kelurahan dan Lingkungan dipaksa kerja lembur untuk merapikan administrasi atau menata lingkungan secara berlebihan dan menunjukan UMKM
Koloborasi Lembaga Investigasi Aktifis dan Media Sumatera Utara (Kolega Sumut) mengatakan Penilaian lomba seharusnya lebih melihat pada kesinambungan program nyata ketimbang kemegahan fisik yang notabenenya tidak sesuai di Lapangan atau dekorasi yang wah”an
“Inovasi warga tidak harus mahal atau “wah”, asalkan konsisten dan langsung membantu kesejahteraan keluarga,” ungkapnya.
Berdasarkan Informasi yang di himpun awak Media Fenomena “Lomba PKK Harus Wah” Terjadi di Pemko Medan, Lurah Kepling di buat pusing cari Dananya ini terjadi di Kegiatan PKK di Setiap Kecamatan”. Mantan Ketua PKK Eks Medan Timur yang suaminya masih aktif menjadi camat di Kota Medan, Di Duga, Kerap kali Menekan Lurah” Untuk menyiapkan
Perlombaan Seperti Pesta Rakyat tanpa di pikir Dananya dari mana dn menjamu juri”Makan siang di Restoran Setelah Kegiatan PKk Usai di Nilai.
Di sinilah permintaan ini muncul,dengan Tim juri PKK Kota biasanya Di Duga….Tawar menawar.
Mau minta juara berapa….kepada Ibu PKK kecamatan.
Penomena Lurah dan Kepling di buat pusing mencari dana jamuan atau fasilitas yang diberikan kepada tim penilai.
Reza Nasution Ketua Forum Pemantau Aparatur Negara (FPAN) mengatakan bahwa tidak dibenarkan karena berpotensi mencederai objektivitas penilaian dan mengarah pada tindakan gratifikasi atau tidak etis.
“Penilaian lomba PKK yang objektif harus didasarkan pada kelayakan program, ketertiban administrasi, serta bukti fisik di lapangan, bukan pada jamuan atau fasilitas yang diberikan kepada tim penilai” ungkapnya.
Lanjut Reza mengatakan bahwa jamuan yang berlebihan kepada juri dapat menimbulkan konflik kepentingan atau dugaan gratifikasi yang merusak integritas perlombaan.
“Fokus utama persiapan lomba seharusnya diarahkan pada pembenahan data, kelengkapan administrasi, dan penyuluhan yang tepat sasaran,” pungkasnya.
Ibu Ratna PKK Kota Medan saat di konfirmasi tak membalas pesan WA awak media.
