Majalahceo.id l Medan – “sensus berantakan” atau “desil kacau balau” merujuk pada fenomena kegagalan akurasi data kemiskinan dan kesejahteraan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Kondisi ini menjadi sorotan tajam publik menyusul banyaknya warga miskin atau berpenghasilan rendah yang secara tiba-tiba diklasifikasikan ke dalam kelompok ekonomi atas (desil tinggi) pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Johan Merdeka Aktifis Sumatera Utara yang pernah menjadi Caleg PSI mengaku dirinya tak punya Desil.
“Awak gak punya Desil, gak pernah dapat bantuan sama sekali dari pemerintah, mungkin mau di buat pemerintah Desil 10 bang,” ungkapnya (17/9/2026)
Akibat kekacauan data ini, jutaan masyarakat rentan terancam atau telah kehilangan hak bantuan sosial (bansos), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), BPJS Kesehatan gratis, hingga penolakan subsidi pendidikan seperti KIP Kuliah.
Mengapa Disebut “Kacau Balau”?Istilah ini mencuat karena adanya jurang pemisah yang besar antara data statistik di atas kertas dengan realita di lapangan.
Contoh kasus yang memicu protes meliputi:Salah Sasaran Ekstrem (Exclusion & Inclusion Error): Pekerja sektor informal, buruh harian, guru honorer bergaji rendah, bahkan tukang becak tercatat masuk ke dalam Desil 8, 9, atau 10 (yang artinya mereka dianggap sebagai 20–30% kelompok masyarakat paling sejahtera/kaya).
Dampak Kebijakan yang Keliru: Karena data desil ini juga digunakan untuk membatasi subsidi (seperti pembatasan BBM bersubsidi), warga yang sebenarnya tidak mampu terancam terjerat beban ekonomi yang lebih berat.
Penyebab Utama Masalah Desil Menurut Pengamat & PemerintahMetodologi yang Dipaksakan: Ekonom dan lembaga riset menilai formula atau metodologi yang digunakan BPS untuk mengukur tingkat kesejahteraan kurang akurat dan cenderung dipaksakan untuk mencetak statistik “angka kemiskinan turun”.
Data Belum Mutakhir (Outdated): Banyak indikator keluarga yang belum diperbarui secara berkala, sehingga perubahan status ekonomi riil tidak tercatat dengan baik.
Variabel Peringkat Relatif: Sistem desil mengukur kesejahteraan secara komparatif. Jika ada wilayah lain yang mengalami penurunan ekonomi drastis (misal akibat bencana), maka desil warga di wilayah lain otomatis akan naik di sistem, meskipun pendapatan mereka tidak bertambah.
Apa yang Sedang Dilakukan Pemerintah?Menanggapi protes massal ini, pemerintah mengambil beberapa langkah darurat:
Kucuran Anggaran Tambahan: Kementerian Keuangan telah menggelontorkan anggaran hingga Rp7 triliun kepada BPS untuk membenahi DTSEN dan menyinkronkannya dengan Sensus Ekonomi.
Penyediaan Kanal Sanggahan: Masyarakat yang data desilnya tidak sesuai diimbau untuk melakukan sanggahan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos milik Kemensos, situs resmi DTSEN BPS, atau melaporkannya ke kelurahan melalui operator SIKS-NG.
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.