MAJALAHCEO | BANDUNG – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menjajaki terjalinnya kontrak pasokan bahan bakar minyak (BBM) jangka panjang dengan sejumlah negara, termasuk China dan India. Langkah strategis ini menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026 yang mengubah mekanisme pengadaan minyak mentah, BBM, dan elpiji dari semula bertumpu pada tender antarbadan usaha menjadi kerja sama langsung antarpemerintah maupun pemerintah dengan badan usaha.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan kunjungan kerja ke kedua negara tersebut diperlukan guna mendapatkan kepastian pasokan energi jangka panjang bagi kebutuhan dalam negeri. Langkah ini juga beriringan dengan pemangkasan ekspor gas pipa ke Singapura yang mulai berlaku sejak 24 Oktober 2026, mendorong pemerintah untuk lebih aktif mencari mitra strategis baru.
Potensi Perdagangan Energi Dua Arah. Pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, menilai kerja sama pasokan BBM dengan China dapat membuka babak baru dalam perdagangan energi kedua negara. Saat ini, ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM masih cukup tinggi. Data Badan Pusat Statistik mencatat pada tahun 2025, Indonesia mengimpor hasil minyak sebanyak 37,75 juta ton, di mana pasokan dari China baru menyumbang sekitar 830 ribu ton atau setara 2,2 persen dari total kebutuhan impor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, ekspor energi Indonesia ke China justru bernilai jauh lebih besar. Pada tahun yang sama, Indonesia mengekspor batu bara dan gas alam cair senilai 12,2 miliar dolar AS ke pasar China. Jika 20 persen kebutuhan impor bensin Indonesia dapat dialihkan dari pemasok saat ini ke China, nilai impor BBM dari negara tersebut berpotensi melonjak dari 400 juta dolar AS menjadi sekitar 3,3 miliar dolar AS per tahun. Posisi China sebagai pemasok bensin bagi Indonesia pun diperkirakan dapat naik dari peringkat saat ini menjadi pemasok ketiga terbesar.
“Perdagangan energi kedua negara akan menjadi lebih seimbang dan saling menguntungkan. China berpotensi naik ke posisi pemasok bensin ketiga terbesar bagi Indonesia,” ujar Yayan dalam keterangannya, (27/10)
Tantangan yang Perlu Dipertimbangkan. Meski potensinya besar, Yayan mengingatkan bahwa kerja sama ini belum tentu secara otomatis memberikan keuntungan ekonomi. Ada beberapa aspek krusial yang harus diperhatikan pemerintah sebelum menyepakati kontrak jangka panjang.
Pertama, soal biaya pengiriman. Biaya logistik BBM dari China diperkirakan sekitar 1,4 dolar AS per barel lebih tinggi dibandingkan biaya pengiriman dari Singapura yang saat ini berkisar antara 0,8 hingga 2,6 dolar AS per barel. Kedua, aspek kepastian pasokan. Pada awal tahun 2026, China sempat membatasi ekspor BBM untuk memprioritaskan kebutuhan pasar dalam negerinya sendiri di tengah gejolak harga energi global. Hal ini menjadi pelajaran penting agar kontrak disusun dengan klausul jaminan pasokan yang kuat.
Saran Prioritas Jenis Bahan Bakar. Pengamat menyarankan pemerintah lebih memprioritaskan pengadaan jenis solar dan avtur dalam kerja sama dengan China, dibandingkan bensin. Pertimbangannya berkaitan dengan efisiensi biaya dan strategi pengurangan ketergantungan impor. Agar kontrak tersebut layak dijalankan secara ekonomi, China perlu memberikan diskon harga dalam kisaran 1,7 hingga 2,1 dolar AS per barel untuk menutup selisih biaya pengiriman dibandingkan pemasok saat ini.
Perubahan mekanisme pengadaan melalui Perpres 107/2026 memberikan kewenangan lebih besar bagi pemerintah untuk menentukan negara mitra strategis, namun kehati-hatian dalam menyusun ketentuan kontrak tetap menjadi kunci agar kebijakan ini benar-benar memberikan nilai tambah bagi ketahanan energi nasional.***
Komentar