Majalahceo.id l Medan – Gelombang ketidakpuasan terhadap kinerja Pemerintah Kota (Pemko) Medan akhirnya pecah. Ratusan Massa Kumpulan Aktivis Peduli Negri menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPRD Kota Medan, menuntut ketegasan lembaga legislatif atas rapor merah kepemimpinan Wali Kota Medan, Rico Waas.
Massa menilai DPRD Kota Medan selama ini terkesan pasif dan seolah “tutup mata” terhadap berbagai persoalan krusial yang melilit Kota Medan setahun terakhir.
Koordinator Aksi, Azwar Siregar, dalam orasinya menegaskan bahwa arah pembangunan di bawah nakhoda Rico Waas tidak memiliki progres yang jelas dan terukur. Ia menyebut masyarakat sudah jenuh dengan janji-janji tanpa realisasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Masyarakat butuh hasil nyata, bukan sekadar narasi dan janji manis. Kami mendesak transparansi! Buka secara gamblang apa capaian kinerja dan program prioritas yang benar-benar menyentuh rakyat,” teriak Azwar lantang di Depan Gedung DPRD Medan, Senin (27/4/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan enam tuntutan utama yang dianggap sebagai kegagalan Pemko Medan dalam menjalankan roda pemerintahan:
• Hak Interpelasi: Mendesak DPRD Medan segera memanggil Wali Kota Rico Waas untuk dimintai keterangan resmi.
• Kejelasan Arah Pembangunan: Mempertanyakan progres fisik dan non-fisik Kota Medan selama satu tahun terakhir.
• Transparansi PAD: Mendesak akuntabilitas tata kelola keuangan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
• Kinerja Birokrasi: Menyoroti lambannya penempatan pejabat strategis dan lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
• Polemik Limbah Daging Non-Halal: Meminta klarifikasi terkait SE Nomor 500.7.1/1540 yang dinilai memicu kegaduhan sosial.
• Infrastruktur & Layanan Publik: Mendesak percepatan pembangunan fisik yang berdampak langsung pada warga.
Selain masalah infrastruktur, massa menyoroti “leletnya” roda pemerintahan. Banyaknya posisi pejabat strategis yang dibiarkan kosong dianggap menjadi penghambat utama pelayanan publik.
Tak hanya itu, kebijakan Surat Edaran (SE) Nomor 500.7.1/1540 tentang pengelolaan limbah daging non-halal turut menjadi sasaran kritik.
“Inilah kebijakan ini dianggap sebagai bukti lemahnya sensitivitas pemerintah terhadap dinamika sosial di Medan yang multikultural, sehingga memicu polemik yang tidak perlu di tengah masyarakat,” ucap Azwar.
Aksi massa ini diterima langsung oleh anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Demokrat, Ahmad Afandi Harahap. Di hadapan massa, ia berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pimpinan dewan.
“Terima kasih atas masukannya. Sebagai orang baru di sini, ini menjadi pelajaran bagi saya, dan akan segera saya sampaikan kepada pimpinan,” ujar Ahmad Afandi menenangkan massa.
Terkait surat tuntutan yang telah dilayangkan, ia memastikan akan ada tindak lanjut dalam waktu dekat.
“Ya, nanti segera kita koordinasikan lagi terkait surat balasan yang sudah abang-abang masukkan,” pungkasnya.
Pantauan di lokasi, aksi berlangsung cukup panas namun tetap terkendali dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Massa mengancam akan kembali dengan jumlah yang lebih besar jika tuntutan mereka untuk memanggil Wali Kota tidak segera dipenuhi.
